KBR, Nunukan – Pemerintah Kabupaten Nunukan, Kalimanan Utara, kembali menunggak pembayaran Premi Bantuan Iuran Daerah (PBID) Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial (BPJS) dengan alasan kendala administrasi pembayaran. Premi BPJS bagi 12 ribu lebih warga miskin itu ditanggung oleh APBD Kabupaten Nunukan.
Menurut Staf Pelaksana BPJS Cabang Nunukan, Idham, tunggakan iuran BPJS Pemkab Nunukan mencapai Rp2 miliar lebih.
“Kan preminya Rp19.225, pesertanya 12.600 sampai September. Kami terus melakukan koordinasi dengan pihak pemda tapi sampai saaat ini ya masih mungkin ada masih terhambat di proses administrasi,”ujar Idham kepaa Portalkbr, Jum’at (26/9)
Idham menambahkan, selain tunggakan iuran dari Pemkab Nunukan, lebih dari seratus peserta BPJS Mandiri juga menunggak pembayaran premi hingga ratusan juta rupiah. Meski menunggak, Idham mengatakan, bagi peserta BPJS mandiri yang kebanyakan dari masyarakat menengah ke bawah tetap mendapat layanan kesehatan.
Selain itu, meski ada tunggakan, Idham memastikan tidak ada kendala dalam pembayaran klaim dari Rumah Sakit Umum Nunukan. Bulan Agustus klaim dari RSu Nunukan mencapai hampoir Rp1 miliar.
Editor: Anto Sidharta
Lagi, Pemkab Nunukan Nunggak Pembayaran Premi BPJS
Pemerintah Kabupaten Nunukan, Kalimanan Utara, kembali menunggak pembayaran Premi Bantuan Iuran Daerah (PBID) Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial (BPJS) dengan alasan kendala administrasi pembayaran. Premi BPJS bagi 12 ribu lebih warga miskin

NUSANTARA
Jumat, 26 Sep 2014 14:19 WIB


Pemkab Nunukan, BPJS
Kirim pesan ke kami
WhatsappRecent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 7
Strategi Perempuan Pengemudi Ojol Mengatasi Cuaca Ekstrem (Bag.4)
Arab Saudi Bangun Taman Hiburan Bertema Minyak di Tengah Laut
Menguji Gagasan Pangan Cawapres
Mahfud MD akan Mundur dari Menkopolhukam, Jokowi: Saya Sangat Hargai