KBR, Jakarta - Pemerintah DKI Jakarta diminta membuat data kepemilikan rumah bagi warganya. Ini menyusul kisruh pembuatan kartu ATM untuk penghuni rusun Marunda oleh Dinas Perumahan.
Pengamat perumahan Bambang Heryudwan mengatakan, data itu dapat memastikan rumah subsidi seperti rusun tepat sasaran. Ia berharap, data itu dapat terhubung dengan data-data lainnya.
"Konektivitas antara data pajak, pemilikan rumah dan data rumah subsidi. Jadi, usul pak Ahok menurut saya bagus sekali, harus ada foto untuk memperpanjang dan sebagainya. Tapi itu tidak menjamin orang yang di foto itu cuman punya rumah itu, kan bisa salah sasaran," kata pengamat perumahan Bambang Heryudwan ketika dihubungi KBR, Sabtu (9/6).
Bambang menambahkan teknologi informatika sekarang mempermudah pembentukan data terpadu itu. Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahya Purnama marah ketika mengunjungi rusun Marunda, Jakarta Utara.
Pasalnya, Dinas Perumahan tidak membuat kartu ATM bagi penghuni rusun dengan foto dan data diri. Tanpa data itu, rusun rentan dialihkan pada warga yang berkocek lebih tebal.
Editor: Pebriansyah Ariefana
