Ini Penyebab Molornya Pengadaan Seragam Batik PNS Bondowoso

KBR, Bondowoso – Pengadaan seragam batik untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Bondowoso, Jawa Timur, bermasalah. Belanja pakaian batik tradisional yang tendernya sudah dilakukan 2013 lalu, hingga saat ini belum terealisasi. Padahal, anggaran untuk pengadaan seragam sebesar Rp1,6 miliar telah terserap seluruhnya.
 
Realisasi pengadaan seragam batik itu juga telah tertuang dalam dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati yang disampaikan beberapa waktu lalu. Dalam LKPJ Bupati tercantum seluruh kegiatan pengadaan seragam, telah tuntas dilaksanakan.
 
Kepala Bagian Umum Pemkab Bondowoso, Munandar mengakui, pengadaan seragam batik tersebut memang belum direalisasikan. Menurutnya, ada masalah dengan kode rekening untuk ongkos jahit seragam tersebut.
 
“Memang ada kendala terkait dengan pengadaan baju batik yaitu, kesalahan pada kode rekening. Kalau kita paksa realisasikan itu tidak sesuai dengan prosedur. Nantinya memang harus terealisasi tahun ini,” kata Munandar saat ditemui KBR, di Kantor Pemkab Bondowoso, Selasa (02/09).
 
Munandar mengatakan, alokasi dana sebesar Rp400 juta lebih untuk ongkos jahit seragam juga telah dianggarkan di APBD 2013, namun oleh Bagian Umum telah dikembalikan. Pengembalian anggaran dengan alasan perbaikan kode rekening ini, juga atas persetujuan Sekretaris Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) agar dianggarkan kembali tahun 2014.
 
Mengenai seragam batik yang tak kunjung dibagikan, Munandar mengatakan, belanja kain untuk pakaian batik tradisional telah dilaksanakan. Saat ini kain batik tersebut masih tersimpan didalam gudang.
 
Pemkab Bondowoso sedang melakukan proses lelang kembali untuk mencari perusahaan yang akan menjahit seragam batik untuk 12.335 PNS. Ditargetkan, seragam batik tersebut baru bisa direalisasikan pada akhir Desember mendatang.

Editor: Anto Sidharta