Forum Kerja Oikumenis Gereja-Gereja Papua meminta Presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi), untuk mengungkap identitas kelompok garis keras yang mengacaukan situasi di tanah Papua, dan melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
Ketua Sinode Gereja Kemah Injil (Kingmi) Papua, Benny Giay mengatakan, Jokowi perlu mengungkap identitas kelompok ini, agar keinginan warga untuk melihat Papua sebagai tanah damai bisa segera terwujud, termasuk agar dapat mengakhiri kekerasan di tanah Papua yang sudah berlangsung sejak 1961.
“Kami mencatatat dalam satu tahun terakhir terjadi banyak kekerasan. Namun aparat keamanan tidak pernah mengungkap siapa pelakunya, dan apa motifnya menciptakan kekerasan di tanah Papua. Karena itu kami minta Jokowi harus berani mengungkapkannya agar diketahui publik,” ujar Giay.
“Secara sosial kami bertanya, dimana negara saat kami dan jemaat kami menjalani kekerasan ini? Kalau ada, apa perannya, sebab kekerasan terus beranak pinak, dan menyengsarakan umat Tuhan,” kata Giay.
Yang lebih memprihatinkan, lanjut Giay, dalam suasana kekerasan yang terus terjadi, negara melalui aparat keamanan sepertinya tidak ada untuk menjalankan amanatnya melindungi masyarakat.
“Kalaupun ada, mereka adalah pelaku yang kebal hukum, bahkan terkesan aparat ikut bermain dan peran memperkeruh situasinya, alias pagar makan tanaman,” tegas Giay.
Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua (PGBP), Socratez Yoman menambahkan, Gereja selama ini prihatin dengan insiden-insiden kekerasan yang berujung pada impunitas, atau kebal hukum bagi pelaku kekerasan, terutama aparat keamanan.
“Kami sebagai Gereja Papua dan jemaat terus-menerus hidup dalam kondisi seperti ini sejak tahun 1960-an. Artinya, Papua telah dan terus dikelola sebagai situs kekerasan dan situs pertumpahan darah anak negeri oleh berbagai kepentingan. Jokowi harus memperhatikan persoalan ini,” ujar Yoman.
