KBR. Mataram – Warga Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memprotes pelantikan anggota DPRD NTB. Ini mereka lakukan karena Politisi Hanura dari Daerah Pemilihan Lotim, Rumaksi juga dilantik sebagai anggota DPRD NTB. Padahal dia terbukti terlibat kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos).

Salah seorang peserta aksi, Zamroni mengatakan, tidak seharusnya orang yang terlibat kasus korupsi seperti Rumaksi dilantik sebagai anggota DPRD NTB. Pelantikan itu, kata dia,  telah melukai hati masyarakat, khususnya warga Lotim yang menginginkan pemimpin bersih dan berintegritas

"Dari kejaksaan sudah terbukti, dia (Rumaksi, red.) adalah tersangka, tapi kenapa sampai saat ini dia tetap duduk sebagai anggota dewan," kata Zamroni di Perempatan Bank Indonesia (BI) menuju Kantor DPRD NTB, Senin (1/9)

Zamroni mengatakan, dalam kasus korupsi dana Bansos senilai Rp100 juta kepada yayasan Nahdlatus Shaufiyah Desa Wanasaba, yang ditangani Kapolres Lotim, Rumaksi terbukti melakuka tindak pidana korupsi.

"Bantuan senilai Rp100 juta tersebut, oleh Rumaksi hanya direalisasikan senilai Rp20 juta rupiah. Bagaimana mungkin, lembaga negara terhormat seperti DPRD NTB harus diisi dengan sosok koruptor seperti Rumaksi?" ujar Zamroni.

Sebelumnya Ketua Yayasan Nhdlatus, Shaufiyah Kabupaten Lotim, Kamaludin telah divonis PN Mataram dengan pidana penjara selama 2 tahun, subsidair 6 bulan penjara dan denda RP50 juta.

Kamaludin, terbukti secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi atas Bansos pembangunan gedung yayasan bersama bendahara, termasuk anggota DPRD Lotim, Rumaksi yang saat ini kembali terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi NTB, periode 2014-2019.

Editor: Anto Sidharta