Warga Dipersulit ke Malaysia, Pemda Nunukan Minta Bantuan Pemerintah Pusat

KBR68H, Jakarta - Pemerintah Daerah Nunukan, Kalimantan Timur meminta Pemerintah Pusat untuk membantu melobi Pemerintah Malaysia agar memberikan kelonggaran bagi warga yang akan pergi ke Tawau, Malaysia. Hal itu menyusul kebijakan Malaysia yang baru-baru ini mewajibkan warga Nunukan untuk membuat paspor jika hendak berpergian ke Malaysia.

Juru Bicara Pemkab Nunukan, Hasan Basri mengatakan, Pemda Nunukan tidak bisa berbuat banyak untuk membantu warganya yang selama ini bergantung dari Malaysia dalam banyak hal. Pasalnya, kewenangan yang dimiliki oleh Pemda terbatas.

“Jadi, kami dari Pemerintah Daerah itu kewenangannya terbatas, hanya bisa melakukan kewenangan-kewenangan yang memang menjadi kewenangan dari Pemda berdasarkan Undang-Undang. Jadi, kalau hubungan antar negara adalah kewenangan pemerintah Pusat. Jadi, kami di sini hanya sebatas menginventarisir, kemudian mengkoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat utnuk segera menyelesaikan permasalahan ini, karena ini adalah masalah antar negara antara Indonesia dan Malaysia,“ ujar Hasan Basri dalam program berita Sarapan Pagi KBR68H, Senin (09/9).

Sebelumnya, Pemerintah Malaysia melarang warga Kecamatan Sebatik, Nunukan yang berada di perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara) untuk ke Tawau, Sabah, Malaysia.

Anggota DPR RI Hetifah Sjaifudian menyebutkan, dari hasil kunjungannya ke Sebatik, warga di sana mengeluh karena kini harus menggunakan paspor yang dicap oleh Kantor Imigrasi di Nunukan, jika ingin ke Tawau. Kata dia warga Sebatik biasanya menyeberang untuk belanja keperluan hidup. Kegiatan ini sudah berjalan sejak puluhan tahun lalu.

Editor: Doddy Rosadi