Perbankan Tidak Berpihak kepada Usaha Kecil di Papua

KBR68H, Jayapura – Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) menilai otoritas perbankan tidak berpihak kepada pengembangan usaha kecil di Papua. Selama ini, perbankan hanya memberikan kredit usaha kepada pengusaha menengah dan atas.

Ini menyebabkan pengusaha kecil tidak bisa berkembang dan tidak mampu bersaing. Wakil Ketua Komisi C Bidang Anggaran dan Aset Daerah DPR Papua, Carolus Bolly mengatakan, hal ini menimbulkan kecemburuan sosial bagi pengusaha kecil terutama pedagang asli Papua yang berjualan di pasar maupun di emperan toko.

“Ini tentu membuat pertanyaan kita terhadap otoritas perbankan yang ada di tanah ini. Jangan dia melihat dari satu sisi saja, jangan hanya pada kelas tertentu orang membangun ruko dengan segala persyaratan yang sudah dipenuhi, dia bisa memberikan kredit tapi di sisi lain terhadap usaha kecil dan mikro seperti pengusaha asli Papua, mama Papua pada usaha kecil dan mikro itu justru tidak terlihat,” ungkap Carolus Bolly, Kamis (5/9).

Wakil Ketua Komisi Anggaran dan Aset Daerah DPR Papua Carolus Bolly mendorong Pemerintah Daerah segera membentuk Lembaga Penjamin Kredit dan menerbitkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi ) mengenai Otoritas Jaminan Keuangan (OJK). Dia berharap, lembaga tersebut bisa memberikan kesempatan bagi pedagang kecil untuk mengembangkan usahanya.