Penyebab Petani di Sumbar Semakin Terpinggirkan

KBR68H, Padang - Sengketa petani dengan pemerintah dan pemodal asing meningkat di 8 daerah di Provinsi Sumatera Barat.

Menurut ratusan pengunjuk rasa dari Aliansi Pemuda untuk Petani Sumatera Barat, di sela- sela melakukan aksi memperingati Peringatan Hari Tani Nasional jatuh hari ini (24/9), sengketa petani dengan pemerintah dan pemodal asing ini tak pernah ditangani serius oleh pemerintah.

Juru bicara aksi ini, Angelique  mengatakan, petani di 8 kabupaten di Sumatera Barat itu makin hari makin terpinggirkan. Delapan kabupaten itu diantaranya: Kabupaten Mentawai, Pesisir Selatan, Padang Pariaman, Pasaman Barat, Dhamasraya, Sijunjung, Solok dan Solok  Selatan.

Ia menegaskan, sebanyak 14 ribu hektare lebih lahan petani dirampas oleh perusahan-perusahan besar di Sumatera Barat. Umumnya pelakunya adalah Perusahaan Perkebunan Nusantara (PTPN) dan BUMD.

Hingga kini, kata dia, hampir 4.000 kepala keluarga yang terlibat sengketa tersebut. Paling banyak  kasus terdapat di Kabupaten Pasaman Barat. Sejak tahun 1997 sampai 2011 sudah mencapai 120 ribu hektare.

Aliansi Pemuda Petani gabungan 17 organisasi mahasiswa dan NGO ini juga menyampaikan catatan kasus dari Komnas HAM. Komnas HAM mencatat ada 60 kasus tanah ulayat sejak 2004 sampai 2009.

Sementara Perkumpulan Qbar juga mencatat ada 59 kasus konflik antara masyarakat, pemerintah daerah dan pihak swasta. Dari kasus itu meliputi 44 nagari, 11 kaum, 4 suku dan 25 perusahaan serta 9 kabupaten/kota luas wilayah konflik tanah tersebut ada 105.702 hektare.

Editor: Anto Sidharta