Bagikan:

Pakar Transportasi: Seluruh Kepala Daerah Sebaiknya Tolak Mobil Murah

Kebijakan mobil murah ramah lingkungan (Low Cost Green Car) saat ini sedang menjadi perbincangan yang hangat. Pasalnya mobil tersebut diduga akan menambah tingkat kemacetan di kota-kota besar di Indonesia. Tak hanya di Jakarta namun juga di Yogyakarta.

NUSANTARA

Kamis, 19 Sep 2013 17:34 WIB

Author

Radio Unisi

Pakar Transportasi: Seluruh Kepala Daerah Sebaiknya Tolak Mobil Murah

Pakar Transportasi, Kepala Daerah, Mobil Murah

KBR68H, Yogyakarta - Kebijakan mobil murah ramah lingkungan (Low Cost Green Car) saat ini sedang menjadi perbincangan yang hangat. Pasalnya mobil tersebut diduga akan menambah tingkat kemacetan di kota-kota besar di Indonesia. Tak hanya di Jakarta namun juga di Yogyakarta.

“Saat ini di Jogja sekitar 7 persen ruas jalan utama sudah dalam kondisi macet pada jam sibuk. Dikhawatirkan, pada tahun 2023 sekitar 45 persen  dari ruas jalan utama di Yogyakarta akan mengalami kemacetan. Ini akan dipercepat, jika kebijakan mobil murah tersebut diimplementasikan,” ungkap Pakar transportasi UGM, Ahmad Munawar, Kamis (18/9) di Kampus UGM.

Munawar mengungkapkan, pertambahan mobil di Indonesia rata-rata 8,5 persen  per tahun, sedangkan sepeda motor 13 persen per tahun. Sistem angkutan umum yang masih sangat buruk juga akan menyebabkan semakin tingginya kenaikan penggunaan kendaraan pribadi yang akan menambah tingkat kemacetan. “Meskipun perbaikan angkutan umum sudah dilakukan di sebagian kota, tetapi banyak yang belum berhasil,” katanya.

Munawar memberikan saran untuk pemerintah agar dapat melaksanakan kebijakan transport demand management. Kebijakan ini akan membuat masyarakat beralih dari pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum. Selain itu, penggunaan kendaraan ramah lingkungan seperti sepeda serta pengaturan parkir dan PKL di tepi jalan.

“Indonesia dapat mencontoh sejumlah negara yang telah berhasil mengatur transportasinya dengan baik,” ungkapnya. Ia mencontohkan Malaysia dan Singapura merupakan negara yang telah memiliki jaringan angkutan umumnya sangat bagus.

Sementara, di Korea Selatan dan Cina juga ada penyewaan sepeda di pusat kota. Belanda juga berhasil mempopulerkan sepeda sebagai kendaraan ramah lingkungan. “Seharusnya, tidak hanya Gubernur DKI saja yang menolak mobil murah, tapi seluruh kepala daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia sebaiknya menolak kebijakan mobil murah itu, jika tidak ingin terjadi kemacetan di daerahnya,” tegasnya.

Sumber: Suara Gratia
Editor: Anto Sidharta

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kabar Baru Jam 7

Strategi Perempuan Pengemudi Ojol Mengatasi Cuaca Ekstrem (Bag.4)

Arab Saudi Bangun Taman Hiburan Bertema Minyak di Tengah Laut

Menguji Gagasan Pangan Cawapres

Mahfud MD akan Mundur dari Menkopolhukam, Jokowi: Saya Sangat Hargai

Most Popular / Trending