Kasus Lurah Susan, SBY Diminta Tegur Mendagri

KBR68H, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi terus mendapat kecaman karena menyarankan Pemerintah DKI Jakarta memindahkan Lurah Susan Jasmine Zulkifli dari Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

Direktur Yayasan Denny JA, Novriantoni Kahar mengatakan sikap Gamawan tersebut merupakan bentuk diskriminasi. Karena mendukung pemindahan seorang pejabat pemerintahan hanya karena berbeda keyakinan.

Novriantoni meminta Gamawan tidak gegabah mengusulkan solusi atas kasus penolakan sekelompok orang terhadap lurah Susan.

"Bagaimana mungkin seorang Menteri Dalam Negeri menuruti aspirasi diskriminatif sebagian warga Lenteng Agung yang ingin Lurah Susan dipindahkan? Kita sangat menyayangkan saran itu muncul dari Mendagri. Dan karena itu juga kita meminta Presiden Republik Indonesia agar mengeluarkan teguran keras kepada yang bersangkutan," ujar Novriantoni saat dihubungi KBR68H di Jakarta, Minggu (29/9).

Yayasan Denny JA merupakan sebuah yayasan anti diskriminasi di Indonesia. 

Lurah Lenteng Agung, Susan Jasmine Zulkifli merupakan pejabat terpilih hasil lelang jabatan yang dilakukan Gubernur DKI Joko Widodo.

Dalam tiga bulan menduduki jabatan, Lurah Susan mendapat penolakan dari sekelompok orang yang mengatas namakan warga Lenteng Agung karena beragama non-Islam. Kelompok penolak mendesak pemerintah DKI memindahkan Lurah Susan.

Desakan itu mengundang komentar Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Gamawan meminta Gubernur Joko Widodo mempertimbangkan penempatan Lurah Susan.

Namun desakan itu ditolak Gubernur Joko Widodo dan wakilnya Basuki Tjahaja Purnama. Joko Widodo mengatakan selagi berkinerja bagus, Susan tetap akan bertugas di Lenteng Agung. Sementara Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama menilai komentar Gamawan tersebut bertentangan dangan Pancasila dan Konstitusi.

Editor: Agus Luqman