Jokowi: Jakarta Tak Perlu Mobil Murah Ramah Lingkungan

KBR68H, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo menegaskan, Jakarta tidak membutuhkan program mobil murah ramah lingkungan atau Low Cost Green Car (LCGC) yang saat ini gencar diproduksi oleh produsen mobil. Jokowi mengatakan, saat ini Jakarta justru membutuhkan percepatan pengembangan transportasi massal yang aman dan nyaman. Jokowi menuntut, Pemerintah Pusat memenuhi komitmennya yang berjanji membantu mengatasi kemacetan di Jakarta.

“Ya, yang ngelarang siapa? Kan, saya enggak ngelarang, dan enggak menolak. Saya hanya ngomong, bahwa yang mobil murah itu enggak bener. Dan, yang bener itu transportasi murah. Transportasi massal yang murah, begitu. Saya enggak menolak kok" tegas Jokowi kepada wartawan di Balaikota, Jumat (20/9).

Sementara itu, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) tak mempermasalahkan rencana gugatan beberapa LSM terhadap Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2013 tentang pemberian insentif pajak 10 persen bagi program mobil murah dan ramah lingkungan. Ketua Gaikindo, Jongkie D Sugiharto mengingatkan jika PP tersebut dianulir, mobil murah dan ramah lingkungan tetap akan masuk ke Indonesia dengan cara diimpor.

“Ya, saya kan sudah kasih tahu, kan. Kalau kita sebetulnya PP 41 menyambut baik. Karena dengan adanya PP 41 investasi masuk ke Indonesia, dua, lapangan kerja akan lebih banyak dengan produksi LCGC ini. Kalau toh, PP 41 itu dianulir, misalkan tidak ada, kita tidak mungkin membendung importasi LCGC yang diproduksi oleh negara tetanggga. Iya, kan?”tegas Jongkie kepada KBR68H, Jumat (20/9).

Juni lalu Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang pemberian insentif pajak 10 persen bagi program mobil murah dan ramah lingkungan. Aturan itu kemudian disusul peluncuran mobil murah dari sejumlah pabrikan mobil yang didukung Menteri Perindustrian.

Masyarakat Transportasi Indonesia MTI berencana mengajukan gugatan atas kebijakan mobil murah ramah lingkungan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Wakil Sekjen MTI, Ellen Tangkudung mengatakan, rencana gugatan masih dalam pembahasan organisasinya. Kata dia, kebijakan mobil murah tidak tepat karena bertolak belakang dengan upaya Pemerintah menekan anggaran subsidi BBM yang beberapa waktu lalu digencarkan.

Editor: Doddy Rosadi