Bagikan:

Ini Kritik Parlemen Papua pada Otoritas Perbankan

Otoritas perbankan di Papua mendapat kritikan dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP). Parlemen di Papua ini menilai otoritas perbankan di Papua tidak berpihak kepada pengusaha kecil dan mikro, terutama pengusaha asli Papua. dalam hal pemberian kredit u

NUSANTARA

Kamis, 05 Sep 2013 12:22 WIB

Ini Kritik Parlemen Papua pada Otoritas Perbankan

Parlemen Papua, Otoritas Perbankan

KBR68H, Jayapura – Otoritas perbankan di Papua mendapat kritikan dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP). Parlemen di Papua ini menilai otoritas perbankan di Papua tidak berpihak kepada pengusaha kecil dan mikro, terutama pengusaha asli Papua. dalam hal pemberian kredit usaha yang dinilai

Ini terbukti dengan meningkatnya pembangunan rumah toko (ruko) yang semuanya berasal dari kredit bank bagi para pengusaha menengah ke atas. Namun sebaliknya para pengusaha kecil dan mikro semakin terpuruk di tengah persaingan usaha, akibat tidak bisa memperoleh kredit dari bank untuk mengembangkan usahanya.

Wakil Ketua Komisi C Bidang Anggaran dan Aset Daerah DPR Papua, Carolus Bolly mengungkapkan, pihak dewan menyambut positif meningkatnya pembangunan ruko di wilayah kabupaten/kota Jayapura sebagai pusat perekononomian dan pemerintahan Provinsi Papua. Karena hal itu bisa menggairahkan pertumbuhan ekonomi dan terjadi penyerapan tenaga kerja.

Namun di satu sisi, kata dia, fasilitas pemberian kredit usaha terhadap pengusaha menengah ke atas tersebut dapat menimbulkan kecemburuan sosial bagi para pengusaha kecil dan mikro, terutama pedagang asli Papua yang berjualan di pasar maupun di emperan toko

“Ini tentu membuat pertanyaan kita terhadap otoritas perbankan yang ada di tanah ini. Jangan dia melihat dari satu sisi saja, jangan hanya pada kelas tertentu orang membangun ruko dengan segala persyaratan yang sudah dipenuhi, dia bisa memberikan kredit tapi di sisi lain terhadap usaha kecil dan mikro seperti pengusaha asli Papua, mama Papua pada usaha kecil dan mikro itu justru tidak terlihat,” ungkap Carolus Bolly

Wakil Ketua Komisi C Bidang Anggaran dan Aset Daerah DPR Papua, Carolus Bolly mengatakan, melihat kondisi ini pihaknya mendorong pemerintah untuk segera membentuk  lembaga penjamin kredit dan mendorong pula dibuatnya Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) terkait Otoritas Jaminan Keuangan (OJK).

Ia berharap, dengan adanya lembaga penjamin kredit ini ke depan bisa memberikan ruang bagi masyarakat kecil yang punya usaha kecil atau mikro untuk dapat mengembangkan usahanya. (Andi Iriani)

Editor: Anto Sidharta

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kabar Baru Jam 7

Strategi Perempuan Pengemudi Ojol Mengatasi Cuaca Ekstrem (Bag.4)

Arab Saudi Bangun Taman Hiburan Bertema Minyak di Tengah Laut

Menguji Gagasan Pangan Cawapres

Mahfud MD akan Mundur dari Menkopolhukam, Jokowi: Saya Sangat Hargai

Most Popular / Trending