DPRD: Hentikan Perekrutan Guru

KBR68H, Banyuwangi - Dewan Perwakilan Rakyat Derah (DPRD) Banyuwangi, Jawa Timur, meminta pemerintah setempat, menghentikan perekrutan guru yang dilakukan saat ini.

Anggota Komisi Pemerintahan DPRD Banyuwangi Khusnan Abadi mengatakan, perekrutan itu dinilai sangat diskriminatif. Sebab dalam pelaksanaannya pemkab Banyuwangi tidak menyertakan perguruan tinggi lokal. Padahal kata dia, Banyuwangi juga memiliki 5 perguruan tinggi yang memiliki fakultas keguruan dan ilmu pendidikan yang berkualitas.

“Di pengumuman itu kan diskriminatif. Diskriminatifnya karena lowongan guru di atas itu hanya diperuntuhkan lulusan empat perguruan tinggi. Kita tidak tahu apakah ada masyarakat Banyuwangi yang sekolah di sana. Toh itu kita hormati bahwa di Banyuwangi ini ada pergruan tinggi juga. Kalau kemudian ini justru keluar daerah terus ini kan artinya mengabaikan keberadaan perguruan tinggi di Banyuwangi. Kalau kemudian diabaikan ya dibubarkan saja,” kata Khusnan Abadi di Banyuwangi, Selasa (25/9).

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi Sulihtiyono mengatakan, seleksi yang dilakukan pemerintah Banyuwangi melalui perguruan tinggi dilakukan karena pemda saat ini tidak boleh merekrut pegawai honorer. Padahal sekolah-sekolah terpencil di Banyuwangi banyak membutuhkan tenaga guru.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi saat ini merekrut 90-an tenaga guru untuk ditempatkan disekolah-sekolah terpencil di wilayahnya. Kegiatan ini dinamakan program “Banyuwangi Mengajar”.

Dalam pelaksanaanya pemkab Banyuwangi bekerja sama dengan empat perguruan tinggi negeri yaitu, Universitas Jember, Universitas Negeri Malang, Universitas Negeri Surabaya dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jember. Perekrutan tenaga guru ini hanya bisa diikuti warga Banyuwangi alumnus keempat perguruan tinggi tersebut.

Editor: Anto Sidharta