DPRD Situbondo Terima Banyak Aduan soal PNS Wajib Salat Berjamaah

KBR68H, Situbondo - Anggota Komisi Pemerintahan DPRD Situbondo memprotes kebijakan PNS wajib salat zuhur berjamaah. Ketua Komisi Pemerintahan DPRD Situbondo Saiful Bahri menilai beribadah merupakan urusan pribadi masing-masing.

Pemkab Situbondo tidak bisa ikut campur dalam urusan beribadah pegawainya. Selain itu peraturan tersebut dinilai juga tidak ada pengaruh positif terhadap PNS di Kabupaten Situbondo.

“Keinginan baik dengan cara – cara yang baik itu kalau tidak dibuktikan dengan kinerja yang baik apa gunanya juga, toh urusan kayak gitu urusan individu, pribadi dan artinya tidak mesti harus begitu. Lebih baik ada waktu itu dipergunakan untuk kepentingan – kepentingan pelayanan masyarakat saja. Kalau ternyata memang itu tidak berpengaruh apa – apa ya udah kita aka nada hearing dengan mereka ya dicobak lah ditarik lagi,”kata Saiful Bahri.

Ketua Komsisi Pemerintahan DPRD Situbondo Saiful Bahri menambahkan, DPR akan memanggil Bupati Situbondo, Jawa Timur, Dadang Wigiarto terkait pemberlakukan peraturan tersebut. Sebab DPRD banyak menerima banyak pengaduan dari PNS yang keberatan dengan peraturan bupati itu.

Editor: Suryawijayanti