DPRD Mimika: PAD dari Freeport Bikin Pemda Terlena

KBR68H, Mimika - Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua diminta tidak bergantung terus menerus dari Royalti PT Freeport Indonesia sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah atau PAD.

Sekretaris Komisi B, DPRD Kabupaten Mimika, Luter Wakerwa mengatakan, saat ini Pemda Mimika sudah harus mulai mencari alternatif lain sebagai sumber PAD baru. Pasalnya, Luter menambahkan, PT Freeport Indonesia tidak selamanya akan beroperasi mengingat cadangan emas, perak dan tembaga semakin menipis.

"Selama ini saya melihat Pemda Mimika terlena dengan PAD dari PT Freeport Indonesia. Padahal kandungan logam mulia yang dikelola Freeport semakin menipis," jelasnya.

Luter menambahkan, masih banyak potensi PAD yang belum tersentuh oleh pemerintah karena terlalu terlena dengan royalti dari Freeport, salah satunya adalah potensi di bidang kelautan dan perikanan.

Lanjut Luter, Pemerintah Daerah Mimika juga harus sudah mulai berpikir bagaimana pengelolaan pascatambang habis. Karena jangan sampai ketika tambang habis justru menimbulkan masalah baru, dan pemerintah tidak siap mengantisipasi hal itu.

"Pasca tambang habis, apa yang dilakukan pemerintah? Ini harus disiapkan dari sekarang karena jangan sampai menimbulkan masalah dikemudian hari," ungkap Luter.

Setiap tahunnya, Pendapatan Asli Daerah atau PAD berupa royalti dari PT Freeport Indonesia untuk Kabupaten Mimika berkisar Rp 300 sampai 500 miliar. PAD dari perusahaan asal Amerika itu menjadi PAD terbesar dalam menudukung peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Mimika.

Editor: Anto Sidharta