Ahok: Sulit, Menaikkan UMP Jakarta Jadi Rp3,7 Juta

KBR68H, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menganggap kenaikkan UMP dari Rp2,2 juta menjadi Rp 3,7 juta Rupiah per bulan tahun depan sulit dipenuhi perusahaan. Kata dia, kesepakatan dalam menentukan UMP harus berdasarkan angka kebutuhan hidup layak (KHL) di Jakarta. Meski demikian, dia berjanji akan melakukan pengkajian baru terkait data kebutuhan hidup layak (KHL) di Jakarta. Pasalnya, KHL tahun 2012 sudah tidak layak lagi dijadikan acuan penentuan UMP untuk tahun 2014.

“Supaya dia bisa mencapai angka itu bukan dari perusahaannya, tapi kita sediakan rumah, bukan rumah sewa tetapi rumah bayar retribusi. Kita mesti sediakan bus yang gratis atau murah. Sektor kesehatan sudah saya siapkan, pendidikan sudah kita siapkan, tinggal transportasi. Masalah survei KHL, survei transportasi tidak dimasukan, masih menggunakan TransJakarta yang sengaja tidak kami naikkan. Tidak semua orang kan naik TransJakarta. Kita juga mendorong sekarang bagi pengusaha yang akan membangun kawasan industri yang baru, dia mesti sediakan rumah untuk buruh, jadi buruh bisa hemat waktu dan biaya”, ujarnya kepada wartawan di Gedung Balaikota, Selasa (3/9).

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menambahkan, pihaknya akan menindak tegas perusahaan yang membayar gaji para pekerjanya di bawah angka KHL senilai Rp 1,9 juta per bulan.

Sebelumnya, ratusan buruh yang tergabung dalam Forum Buruh DKI Jakarta kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan Balaikota Jakarta. Mereka menuntut kenaikan upah minimum provinsi tahun 2014 menjadi Rp 3,7 juta. Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Muhammad Husni mengatakan, setelah UMP ditetapkan pada November 2012, pemerintah mengambil kebijakan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Kebijakan tersebut membuat harga-harga kebutuhan pokok melambung tinggi.

Muhammad Husni menambahkan, upah sebesar Rp 3,7 juta untuk buruh di Jakarta tidak akan memberatkan para pengusaha. Kata dia, upah sebesar itu sudah berdasar kajian pihaknya dengan menghitung 84 item kebutuhan hidup para buruh. Aksi hari ini merupakan aksi permulaan. Rencananya pada tanggal 5 September nanti sekitar 30 ribu yang berasal dari daerah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Karawang, dan Purwakarta akan menggelar aksi di depan Istana Merdeka.

Editor: Doddy Rosadi