KBR, Mataram- Kepala Ditjen Perbendaharaan Kantor Wilayah NTB, Taukhid di Mataram Kamis (10/8) mengatakan, dari data yang diterimanya, kebanyakan dana desa justru diarahkan untuk kegiatan fisik. Katanya, sejumlah pembangunan infrastruktur di desa mendominasi belanja dana desa, namun untuk pemberdayaan masyarakat cenderung minim.
Dia mengungkapkan banyak pemerintahan desa yang memberi anggaran untuk kesejahteraan masyarakat hanya Rp 10 juta per tahun. Bahkan ada desa yang tidak menganggarkan sama sekali, meskipun dana desa yang mereka terima lebih dari Rp 1 miliar. Sementara untuk dana fisik dialokasikan ratusan juta.
“Saya lihat itu alokasinya kebanyakan untuk pembangunan fisik, saya prihatin ada desa yang menyalurkan untuk dana pemberdayaan masyarakat itu hany 15 juta, 10 juta. Kasian masyarakatnya, kok tidak diberdayakan, kok tidak dibina, semua uangnya digunakan untuk membangun fisik,” katanya.
Taukhid mengingatkan ada empat poin penting yang diharapkan pemerintah pusat dalam penggunaan dana desa ini. Empat poin itu adalah, dana desa digunakan untuk memperbaiki Indeks Pembangunan Manusia (IPM), mengurangi angka pengangguran di desa, menurungkan angka kemiskinan serta mengurangi ketimpangan.
Editor: Dimas Rizky
