KBR, Balikpapan- Seribuan pekerja seks komersil (PSK) di sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur belum menerima dana santunan dan transportasi dari pemerintah pusat dan daerah. Padahal 22 lokalisasi di sana sudah ditutup sejak 1 Juli lalu.
Kepala Dinas Sosial Kalimantan Timur, Siti Rosmalia mengatakan, penyaluran dana tidak bisa dilakukan karena sebagian besar PSK tidak memiliki rekening bank. Selain itu, para PSK sebagian besar juga tidak memiliki KTP dan alamat tempat tinggal. Karena itu, ia meminta pemerintah kota dan kabupaten di sana memfasilitasi penyaluran dana tersebut.
“Banyak yang tidak punya KTP, itu yang menjadi permasalahan mendasar. Perda Nomor 3 Tahun 2016 di mana jika ada yang kembali beroperasi akan langsung diberi sanksi. Sanksi penutupan lokalisasi itu langsung. Pokoknya langsung di razia oleh Satpol PP. Mereka disanksi sesuai aturan yang berlaku,” kata Sisti Rosmalia, Rabu (17/08).
Kepala Dinas Sosial Kalimantan Timur, Siti Rosmalia menambahkan Kementerian Sosial rencananya akan memberikan dana santunan sebesar Rp17 miliar untuk 1.300an PSK pada oktober mendatang. Sementara dana transport sebesar Rp1,5 miliar akan diberikan kepada PSK dari APBD Perubahan Kalimantan Timur 2016.
Baca juga: Bentrok Sari Rejo, Kontras Desak TNI Usut Aparat Pelaku Kekerasan
Editor: Sasmito
