KBR,Bogor- Lembaga Buruh Migran Solidarity Center mendesak pemerintah
memperbaiki sistem perekrutan buruh migran. Menurut Direktur
Eksekutif Solidarity Center Shawna Bader Blau, Indonesia tak memiliki
terobosan untuk menekan kasus perbudakan, penyiksaan dan pelecehan
seksual yang menimpa buruh migran.
Selama ini, kata dia, calon buruh
migran kerap dipungut biaya perekrutan hingga ratusan juta rupiah.
Padahal mereka tidak mendapat perlindungan dan jaminan keselamatan.
Bahkan, banyak di antaranya mendapat siksaan majikan.
"Sejumlah kasus perdagangan manusia di Asia Tenggara banyak menjadikan buruh migran sebagai korban. Ini waktu yang tepat dan sangat genting bahwa kita harus bersama-sama melindungi hak-hak mereka dan melakukan perubahan untuk memperbaiki kesejahteraan buruh migran dan keluarganya. Pemerintah kita harus menghentikan praktik penindasan kepada para buruh migran. Dan perusahaan harus menghentikan memungut biaya untuk perekrutan ilegal sesegera mungkin," katanya usai dialog bersama aktivis migran care dari berbagai negara di Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (12/08)
Shawna menambahkan, pemerintah Indonesia
harus segera menghentikan praktik percaloan warganya menjadi buruh
migran.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah menyatakan, bakal menyampaikan rekomendasi ke pemerintah pusat soal penghapusan biaya pendaftaran bagi warga yang ingin bekerja ke luar negeri.
"Seharusnya memang tidak ada pungutan. Mereka bekerja ke luar negeri dengan tujuan memperbaiki ekonomi, negara diuntungkan dengan hal ini. Tetapi mereka malah harus membayar ratusan juta rupiah untuk bisa bekerja, seharusnya itu yang tidak harus ada," ucapnya.
Editor: Rony Sitanggang
