KBR, Denpasar - Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memperbaiki tata kelola sektor kelautan. Kerja sama kedua lembaga itu dilakukan melalui program Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia di sektor kelautan.
Menteri KKP, Susi Pudjiastuti mengatakan kerja sama diantaranya dalam kegiatan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi rencana aksi gerakan Nasional Penyelamatan sumber daya alam Indonesia sektor kelautan di 34 provinsi. Kerja sama ini juga melibatkan 19 kementerian dan 7 lembaga terkait.
Kata dia, ini merupakan hasil kajian Sistem Pengelolaan Ruang Laut dan Sumberdaya Kelautan Indonesia yang diinisiasi oleh KPK pada tahun 2014.
"Supaya kita bisa membatasi pencurian-pencurian ikan sehingga kita mempunyai kekuatan, seperti di Jembrana lewat pengadilan, pengadilan eksekusi kadang-kadang pengadilan memutuskan berbeda yang seperti ini kita hindari untuk kedepan" ujarnya.
Hasil dari kajian itu menunjukan sejumlah permasalahan dalam pengelolaan ruang laut dan sumberdaya kelautan.
Dari beberapa upaya yang dilakukan telah memberikan hasil yang nyata dalam penyelamatan sumber daya alam sektor kelautan, diantaranya KKP telah berhasil melakukan Verifikasi kapal ikan eks asing sebanyak 1.132 unit, penenggelaman 42 unit kapal dan pengalihan pengelolaan kawasan taman laut dari kementerian lingkungan hidup ke KKP.
Selain itu KKP juga telah berhasil meningkatkan volume produksi ikan serta penerapan pelayanan perijinan perikanan tangkap secara on-line dan penanganan pelanggaran perizinan sebanyak 117 kasus.
Editor: Bambang Hari
Menteri KKP, Susi Pudjiastuti mengatakan kerja sama diantaranya dalam kegiatan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi rencana aksi gerakan Nasional Penyelamatan sumber daya alam Indonesia sektor kelautan di 34 provinsi. Kerja sama ini juga melibatkan 19 kementerian dan 7 lembaga terkait.
Kata dia, ini merupakan hasil kajian Sistem Pengelolaan Ruang Laut dan Sumberdaya Kelautan Indonesia yang diinisiasi oleh KPK pada tahun 2014.
"Supaya kita bisa membatasi pencurian-pencurian ikan sehingga kita mempunyai kekuatan, seperti di Jembrana lewat pengadilan, pengadilan eksekusi kadang-kadang pengadilan memutuskan berbeda yang seperti ini kita hindari untuk kedepan" ujarnya.
Hasil dari kajian itu menunjukan sejumlah permasalahan dalam pengelolaan ruang laut dan sumberdaya kelautan.
Dari beberapa upaya yang dilakukan telah memberikan hasil yang nyata dalam penyelamatan sumber daya alam sektor kelautan, diantaranya KKP telah berhasil melakukan Verifikasi kapal ikan eks asing sebanyak 1.132 unit, penenggelaman 42 unit kapal dan pengalihan pengelolaan kawasan taman laut dari kementerian lingkungan hidup ke KKP.
Selain itu KKP juga telah berhasil meningkatkan volume produksi ikan serta penerapan pelayanan perijinan perikanan tangkap secara on-line dan penanganan pelanggaran perizinan sebanyak 117 kasus.
Editor: Bambang Hari
