PNS Tidak Netral saat Pilkada, Masyarakat Diminta Melapor

KBR, Rembang - Penjabat Bupati Rembang, Suko Mardiono meminta kepada masyarakat  menyodorkan nama oknum pegawai negeri sipil yang tidak netral, menjelang Pilkada serentak 9 Desember mendatang. Suko Mardiono mengatakan kalau terbukti, pihaknya siap menjatuhkan sanksi kepegawaian.

“Berulang kali sudah saya sampaikan, netralitas dipegang teguh. Nah..kalau memang ada data, kasihkan saja. Sanksi telah diatur. Sebenarnya saya menunggu laporan dari temen temen, tapi sekarang masanya beda. Zaman keterbukaan, kita buka untuk masyarakat, “ jelasnya kepada KBR, hari Sabtu (08/08).

Sebelumnya, salah satu calon bupati Rembang, Hamzah Fathoni mengatakan dirinya merupakan calon yang berlatar belakang pegawai negeri sipil. Menurut Hamzah, pencalonan dirinya demi perbaikan birokrasi pemerintahan kedepan.

“PNS dapat mandat dari partai politik, kesempatan yang mungkin tidak akan terulang lagi. Kini tata kelola pemerintahan, sudah ada di depan mata, “ ucapnya.

Sementara itu, sejumlah PNS di Rembang mengakui kemungkinan pegawai negeri setempat, terbelah rawan terjadi. Mereka beralasan aksi dukungan kepada pasangan calon tertentu, seringkali motivasinya untuk mencari jabatan strategis.

Editor: Erric Permana