KBR, NTB - Gubernur Nusa Tenggara Barat M. Zainul Majdi meminta pejabat daerah menjaga netralitas saat pilkada. Gubernur menyampaikan itu usai melantik dua penjabat kepala daerah yaitu penjabat bupati Kabupaten Bima dan Walikota Mataram pada Senin (10/8/2015) pagi di kantor gubernur NTB. Kedua penjabat yang dilantik, adalah pejabat eselon II pemprov NTB Bachruddin, menyusul lengsernya bupati kabupaten Bima H. Syafruddin M.Nur pada 9 Agustus kemarin. Sementara penjabat Walikota Mataram adalah Putu Selly Andayani menggantikan mantan walikota Mataram H.Ahyar Abduh yang masa jabatannya berakhir pada 10 Agustus ini.
Gubernur M. Zainul Majdi meminta agar kedua penjabat kepala daerah membendung PNS dari mobilisasi politik praktis secara struktur dalam pilkada. Pejabat dilarang keras untuk mengumpulkan PNS dengan maksud melakukan intimidasi dan lainnya. Ia mengingatkan bahwa dalam SK Mendagri, penjabat diminta untuk benar-benar menjaga netralitas PNS dan memfasilitasi penyelenggaraan Pilkada tahun ini.
Selain memfasilitasi penyelenggaraan Pilkada dan menjaga netralitas PNS, ia mengatakan bahwa tugas lain penjabat adalah mengakselerasi program-program pemerintah yang telah berjalan. Begitu pula dengan pembahasan APBD Perubahan untuk dikomunikasikan dengan semua unsur terkait, baik itu DPRD dan lainnya. Selain itu, Gubernur menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah mengintruksikan agar pemerintah daerah mempercepat serapan anggaran agar tidak terjadi Silpa (sisa lebih pembiayaan) pada akhir tahun anggaran.
Editor: Rony Sitanggang
