KBR, Rembang- Pejabat sementara Bupati Rembang, Jawa Tengah Suko Mardiono mengaku masih enggan menetapkan status darurat di wilayahnya. Padahal, dampak kekeringan semakin meluas. Ia beralasan, sebelum menetapkan status darurat, jajarannya perlu mengkaji beberapa hal. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Rembang juga merasa masih mampu mencegah kekeringan semakin meluas.
“Kita nggak mau buru buru menetapkan status darurat kekeringan. Di Jawa Tengah memang sudah ada yang menyatakan status darurat. Tapi di sini kita berupaya meredam, supaya jangan sampai meluas. Semisal ketika sebuah desa kekeringan, kita bantu, ternyata kini mereka bisa siram siram tanaman lagi," ungkapnya.
Ia menambahlan, selain
membantu air bersih, Pemkab juga siap mengantisipasi
kekeringan yang berdampak terhadap lahan pertanian. Melihat
kondisi saat ini, ia optimistis musim kering ini tidak sampai mengakibatkan warga kelaparan.
Permintaan Air Bersih Kian Tinggi
Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana setempat mengakui pihaknya kebanjiran permintaan suplai air bersih. Kepala BPBD Kabupaten Rembang, Suharso menuturkan, ada
sekira 45 desa meminta bantuan air bersih. Jumlah ini menurutnya, kian bertambah bila dibandingan dengan pekan sebelumnya.
"Kalau
dilihat dari desa desa yang meminta bantuan air bersih, terus bertambah.
Kemarin 41 desa, sekarang tambah lagi. Pada puncak kemarau bulan September
nanti, pasti kian banyak," jelasnya kepada KBR, hari Jum’at (07/08).
Ia menambahkan, pihaknya sudah membuat jadwal
pengedropan air, supaya tepat sasaran.
Sebelumnya, warga di sejumlah desa di Rembang bahkan sampai rela untuk mengantri dan bermalam demi mendapatkan air bersih. Upaya itu dilakukan warga lantaran warga semakin kesulitan untuk mendapatkan air bersih akibat kekeringan.
Editor: Bambang Hari
