Pendamping Syiah Sampang Minta Menteri Agama Bicara secara Konkret

KBR, Jakarta – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin diminta untuk menjelaskan kepada publik soal usahanya untuk memulangkan warga Syiah asal Sampang, Madura yang sejak dua tahun lalu masih mengungsi di Rusun Puspa Agro Jemundo, Sidoarjo, Jawa Timur. Lebaran tahun ini pun mereka tidak bisa pulang ke kampung halamannya.

Hingga kini para pengungsi Syiah sudah frustasi dengan janji Pemerintah Pusat. Menurut  Pendamping warga Syiah, Hertasning Ichlas, Menteri Agama harus menyelesaikan masalah ini secara demokratis dan terbuka.

“Selama ini pemerintah suka berdalih, (katanya) sedang berusaha, sedang bekerja, sebagaimana juga argumen Pak Lukman kan. Tapi kita tidak tahu persis apa sebenarnya yang mereka sedang usahakan. Sehingga ketika mengalami kesulitan, (pemerintah) mengatakan ‘oh sulit’, ‘oh tidak bisa’. Ini yang membuat penyelesaian kasus Sampang macet,” ujar Hertasning Ichlas ketika dihubungi Portalkbr, Jumat (2/8).

Sikap pemerintah itu, kata Hestasning, membuat publik tidak bisa mengawasi dan mengevaluasi janji pemerintah itu.

Menurut Hertasning, pemulangan warga Sampang bisa dilakukan sejak dulu jika pemerintah mempunyai ketulusan dan keberanian. Karenanya, ia meminta Menteri Agama Lukman Hakim, yang menurutnya memilik pandangan kebhinekaan yang lebih baik dari menteri sebelumnya, bisa mengubah cara penyelesaian kasus ini.

“Menyelesaikannya lebih antropologis, people to people, ketemu warga dengan warga, pengungsi dengan warga yang ada di kampung. Kalau hanya bertemu dengan kyia dan elit pemda itu sudah tidak berguna,” ujar Hertasning.

Hambatan Penanganan Kasus

Sejauh ini, Hestasning mengakui ada dua hambatan utama yang akan dihadapi Lukman Hakim Saifuddin dalam menuntaskan pemulangan warga Syiah Sampang. Salah satunya adalah tidak kredibel dan berwibawanya juru runding pemerintah.

“Perlu ada tim ad hoc (sementara, red.) atau tim task force (tim khusus, red.) untuk urusan-urusan toleransi dan rekonsiliasi. Mereka harus punya kemampuan memadukan pendekatan resolusi konflik berbasis hak, kekuasaan dan kepentingan,” jelasnya.

Masalah lainnya, kata dia, adalah bersifat struktural. Ada dua orang yang akan menjadi sandungan besar Menteri Agama.

“Pak SBY dan Pak Sukarwo sendiri (Gubernur Jawa Timur, red.). Karena faktanya, berkali-kali inisiatif bagus dari warga, kelompok pendamping terhambat oleh Soekarwo dan Pak SBY,” tambah  Hertasning.

Sejauh ini, tambah Hestasning, tidak ada upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meredam konflik, namun hanya merelokasi dan melanggengkan konflik.

“Satu aja lah saya mau nanya, apakah Soekarwo pernah ke pengungsian? Gak pernah,” tegas  Hertasning.

Sementara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menurut dia, belum menunaikan janjinya pada pengungsi Syiah Sampang. SBY pernah menjanjikan penuntasan kasus ini saat bertemu warga Syiah pada Juli tahun 2013 lalu yang juga bertepatan dengan Bulan Ramadan.

“Ia berjanji saya akan menyelesaikan masalah secepatnya, jangan dengarkan siapa-siapa, dengarkan saja saya. Lewat Desember, katanya dia janji Desember. Inisiatif terakhir kita ngumpulin kiai-kiai, pengungsi. Mereka bersepakat bisa dipulangkan, dibangun rumahnya, tapi diorientasikan dulu, di tempat Kiai Noer Iskandar SQ semua sudah tanda tangan, (tapi) SBY dan Karwo bilang setelah pemilu legislatif saja,” jelas Hertasning.

Hingga kini, tambah dia, rencana itu tidak terdengar lagi. Karenanya, ia meminta Menteri Agama Lukman Hakim untuk berbicara di tataran konkret dalam penuntasan masalah pengungsi Syiah Sampang.