Pemprov Kaltim Akui Tak Maksimal Bantu Pemkot dan Pemkab

KBR, Balikpapan –  Pemerintah kota dan kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengeluhkan minimnya bantuan anggaran dari pemprov. Hal itu menyebabkan sejumlah pembangunan proyek besar tersendat-sendat, bahkan ada yang mangkrak.

Menanggapi itu, Wakil Gubernur Kaltim, Mukmin Faisyal mengatakan, APBD Pemprov Kaltim sangat terbatas, sehingga tidak semua anggaran yang diajukan pemerintah kota dan kabuputen disetujui.  Selain itu, bantuan anggaran yang disetujui hanya diberikan secara bertahap setiap tahun.

Apalagi, kata dia, Kaltim sebagai provinsi induk hingga kini masih bertanggungjawab atas pembangunan di Kalimantan Utara (Kaltara) khususnya untuk subsidi anggaran.

"Ya, pemerintah provinsi pasti membantu setiap tahun dan tentu tidak bisa maksimal, karena yang diurusi 10 kabupaten dan kota. Termasuk Kalimantan Utara masih tanggungjawab kita sampai 2015," kata Mukmin Faiysal kepada Portalkbr, Jumat (1/8).

Karena, kata dia, sesuai Undang-Undang Daerah Otonomi Baru (DOB), hingga 2015 Kaltim masih memberikan subsidi  anggaran sebesar Rp250 miliar hingga Rp1 triliun bagi Pemerintah Provinsi Kaltara. Padahal, APBD Kaltim  tahun ini sebesar Rp13,9 triliun, mengalami defisit sebesar Rp2,6 triliun.

Karenanya, ia meminta pemerintah kota dan kabupaten benar-benar melibatkan semua pemangku kepentingan dalam pembangunan, seperti pengusaha.

“Bukan hanya berharap pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, tapi tentu pemerintah kota, semua pengusaha, bukan hanya tanggungjawab pemerintah (provinsi),” tambah Mukmin.

Tahun ini Pemerintah Kota Balikpapan kecewa karena hanya mendapat jatah anggaran dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp109 miliar. Dari 69 item permohonan bantuan yang diusulkan, hanya 10 item yang disetujui. Itu pun enam diantaranya masih dipangkas atau dianggarkan lebih kecil dari usulan.

Dua proyek besar di Kota Balikpapan yang pembangunannya tersendat-sendat karena minimnya anggaran, yakni pembangunan stadion dan Balikpapan Islamic Center (BIC). Kedua proyek besar itu membutuhkan biaya hingga Rp2 triliun.

Editor: Anto Sidharta