KBR - Organisasi Angkutan Darat (Organda) Jakarta mengancam mogok beroperasi minggu depan bila pemerintah tidak segera mencabut kebijakan pembatasan penjualan solar bersubsidi di Jakarta Pusat. Ketua Organda Jakarta Shafruhan Sinungan beralasan, aturan ini mengakibatkan sejumlah angkutan umum harus keluar dari jalur trayek untuk mendapat solar bersubsidi. Padahal, terdapat aturan yang melarang angkutan beroperasi di luar jalur trayek resmi. Selain itu, pengemudi dan pemilik angkutan menderita kerugian akibat meningkatnya biaya operasional.
"Tapi kalau misalnya pihak BPH Migas, sama Pertamina, tidak bisa menyelesaikan masalah ini, kita mungkin minggu depan akan stop operasi, termasuk angkutan barang," tegas Shafruhan Sinungan saat dihubungi Sabtu (2/8).
Shafruhan menilai, pembatasan penjualan solar bersubsidi di Jakarta Pusat hanya berpengaruh kecil menurunkan beban subsidi pemerintah. Ini dikarenakan jumlah konsumen solar bersubsidi relatif sedikit. Kebijakan inipun dinilai menggunakan logika yang terbalik. Karena seharusnya, penghapusan atau pembatasan solar bersubsidi diterapkan di wilayah dengan tingkat konsumsi tinggi, bukan sebaliknya.
Editor: Taufik Wijaya