KBR, Jakarta- Komnas HAM meminta peran pemerintah daerah dan anggota legislatif untuk ikut aktif menyelesaikan konflik yang berujung pada kontak senjata di Kabupaten Lanny Jaya, Papua.
Kepala Perwakilan Komnas HAM di Papua, Frits Ramandey menilai, pemangku kekuasan memiliki peran strategis sebagai mediator dan negosiator. Sebab, kata dia, mereka memiliki kesamaan budaya sehingga memudahkan mediasi. Selain itu, pejabat di pemerintah daerah diyakini pernah menjalin kontak dengan perwakilan kelompok sipil bersenjata tersebut.
"Tawaran kita sebenarnya hanya satu, kami meminta kepada otoritas sipil harus memainkan peran sebagai mediator juga negosiator. Karena mereka itu, dugaan kita, mereka punya basis sebagai penanggungjawab bagi masyarakat di sana. Yang kedua, kami punya keyakinan, bahwa otoritas sipil baik eksekutif maupun legislatif itu punya kontak-kontak person dengan kelompok sipil bersenjata ini. Sehingga mereka akan sangat mudah, juga memiliki kemiripan budaya untuk segera melakukan mediasi juga negosiasi," kata Frits kepada KBR.
Kepala Perwakilan Komnas HAM di Papua Frits Ramandey menambahkan, pihaknya juga telah meminta aparat kepolisian dan TNI di Lanny Jaya, Papua untuk mengubah pendekatan keamanan mereka. Ia menyarankan agar aparat keamanan yang melakukan patroli tidak membawa senjata api dengan kondisi siaga yang membuat masyarakat ketakutan.
Sebelumnya, terjadi baku tembak antara aparat keamanan dengan kelompok sipil bersenjata di Kabupaten Lanny Jaya, Papua. Dua anggota polisi tewas akibat kejadian itu.
Editor: Dimas Rizky
