KBR, Jakarta - Pemerintah provinsi DKI Jakarta meminta PT Jakarta Monorail untuk memastikan tidak ada stasiun dan depo yang mengganggu ruang publik.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, konsorsium itu diminta memberikan rancangan rinci untuk memastikan itu. Rancangan itu akan menjadi dasar meminta perubahan posisi stasiun dan depo.
"Stasiun itu letaknya di mana, kalau letaknya di lokasi itu, tiangnya memakan lahan publik, trotoar, atau lahannya orang lain. Desain-desain itu masih kita pertanyakan tadi. Tetap di atas, tapi kan kakinya di bawah. Masa bisa melayang sendiri?”
“Itu yang belum. Kakinya ditaruh dimana. Kalau di trotoar, berarti tiangnya nabrak trotoar. Kamu jalan di situ nanti nabrak tiang?" kata Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di balaikota, Rabu (20/08).
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, stasiun yang menjadi pertanyaan di antaranya di Tanah Abang, Senayan City dan Dukuh Atas.Selain itu, pemprov juga mempertanyakan persiapan pendanaan pembangunan angkutan massal itu.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama mengancam akan menghentikan proyek monorail. Sebab, PT.Jakarta Monorail tak kunjung memenuhi persyaratan pembangunan angkutan melayang itu.
