Ahok: Pabrik Bayar Murah Pekerja, Pendatang Tinggal di Pinggir Sungai

KBR, Jakarta – Pasca-arus balik ke Ibu Kota Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memantau dan mendata pendatang baru hingga tingkat kelurahan.

Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, walau Jakarta terbuka bagi para pengadu nasib, mereka harus punya pekerjaan dan tempat tinggal yang jelas.

Keberadaan perusahaan di Jakarta dan sekitarnya, kata Ahok, mempunyai andil dalam menciptakan warga yang tinggal di tempat tidak layak.

“Justru Jakarta yang paling repot itu pabrik-pabrik merekrut tenaga kerja muda-muda supaya bisa dibayar murah. Itu yang saya larang sebetulnya. Dan mereka itu tidak menyediakan tempat tinggal. Mereka terpaksa tinggal di pinggir-pinggiran sungai itu. Nah ini yang bahaya. Kita mau dorong supaya pabrik-pabrik itu keluar dari Jakarta saja,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Senin (4/8).

Karenannya, Ahok mengancam akan membongkar kawasan kumuh dan bangunan liar di pinggir rel, sungai, dan bawah jembatan layang yang selama ini kerap menjadi tempat hunian pendatang baru.  Ia juga akan memulangkan warga luar Jakarta yang tinggal di permukiman kumuh.

Sebelum Lebaran, Ahok pernah berkata akan membuat surat perjanjian dengan pendatang baru untuk menekan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Surat perjanjian itu berisi kesepakatan bahwa pendatang harus kembali ke kampung halaman dengan modal dari Pemprov DKI dan dilarang kembali lagi ke Jakarta. Jika kembali, maka akan dipidanakan. Belum diketahui kapan surat perjanjian ini akan dibuat.

Editor: Anto Sidharta