Tenaga Kerja Asing di NTB Bakal Kena Retribusi

KBR68H, Mataram - Tenaga kerja asing yang bekerja Nusa Tenggara Barat (NTB) bakal dikenakan retribusi perpanjangan izin kerja. Alasan hukum untuk penarikan retribusi tersebut sedang dipersiapkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB.

Ketua badan legislasi (Baleg) DPRD NTB Ardany Zulfiqar mengatakan, lima raperda yang segera masuk meja pembahasan DPRD adalah raperda tentang Riparda, raperda program Indi, raperda revisi pajak daerah, raperda retribusi perpanjangan izin tenaga kerja asing dan sebuah raperda dari Dishubkominfo NTB.

Menurut Ardany, lima raperda itu dinilai cukup penting dituntaskan tahun ini. Sebenarnya, lima raperda itu akan dibahas pada pertengahan 2013, namun sederet agenda dewan akhirnya menggeser jadwal pembahasan raperda yang berasal dari eksekutif tersebut. Diperkirakan, dewan akan membahas lima paket raperda itu bulan September mendatang.

Ia mengatakan, raperda program Indi dinilai sangat penting untuk meningkatkan infrastruktur jalan di wilayah NTB. Program Indi adalah program pemberian dana hibah yang berasal dari Australia untuk NTB dengan nilai yang diberikan secara bertahap. Dana hibah itu dikucurkan jika NTB memberikan dana pendampingan sekitar Rp 400 miliar.

Terkait dengan raperda retrebusi perpanjangan izin kerja warga asing merupakan tindaklanjut dari PP no 97 tahun 2012 tentang retrebusi pengendalian lalu lintas dan retrebusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing. Lewat retribusi ini diharapkan pendapatan daerah bisa bertambah.

Sumber: radio Global FM Mataram

Editor: Antonius Eko