PT Maluku Diving and Tourisme Digugat ke Pengadilan

KBR68H, Jakarta- Masyarakat Adat Negeri Paperu, Saparua, Maluku Tengah akan memperkarakan PT Maluku Diving and Tourism ke pengadilan negeri Ambon. Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Maluku Yohanes Balubun mengatakan, perusahaan itu melarang masyarakat setempat mencari ikan dan hasil laut. Padahal, perusahaan itu tidak memiliki izin penguasaan pantai dan perairan.

"Di perjanjian itu mereka menyewa tanah dan bedasarkan gambar situasi yang dibuat oleh Badan Pertanahan kabupaten Maluku Tengah itu batasnya di permukaan, bukan di laut. Tindakannya adalah perbuatan melawan hukum karena melarang masyarakat dan kegiatannya dianggap ilegal karena tidak ada izin tapi ia melakukan aktivitas. Dengan mengusir masyarakat di pantai Souino di pantai di mana ia biasa memarkir perahu cepatnya untuk mengantar tamu menyelam," ungkap Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Maluku Yohanes Balubun ketika dihubungi KBR68H.

Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Maluku Yohanes Balubun menambahkan, masyarakat Negeri Paperu juga akan mempertanyakan perjanjian perusahaan asal Swiss itu. Sebab, perjanjian dinilai tidak melalui musyawarah desa. Akibat larangan sepihak perusahaan itu, sumber pangan masyarakat adat setempat menjadi berkurang.

Editor: Doddy Rosadi