Keinginan Gubernur Papua soal Pemeriksaan Keuangan

KBR68H, Jayapura – Gubernur Papua, Lukas Enembe menegaskan  perlu ada aturan khusus diberlakukan di Papua dalam hal pemeriksaan keuangan.

Menurutnya, aturan dalam pemeriksaan keuangan tidak serta-merta harus mengikuti aturan yang diberlakukan secara nasional. Sebab hal itu terkendala berbagai hal, misalnya kondisi geografis Papua yang berbeda dengan daerah lain. Dia mencontohkan, kesulitan dan keterlambatan pengiriman dana dari pusat seringkali membuat adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dana yang tidak bisa dipertanggung jawabkan.

“Itulah sebabnya kita meminta harus ada aturan kekhususan di Papua. Jadi setiap regulasi yang disana baik yag dibuat oleh Mendagri maupun Departemen Keuangan. Kami akan buat draft sendiri, kami bawa kesana sehingga ada kesepahaman baru kita siapkan lewat perdasi dan perdasus,” tegas Gubernur Enembe.

Gubernur Papua, Lukas Enembe menambahkan, kendala lain yakni menyangkut masa tugas auditor BPK yang hanya tiga tahun di Papua. Karena auditor baru harus beradaptasi dengan lingkungan terutama dari aspek budaya. Selain itu pula,ada regulasi yang dibuat oleh pusat namun tidak dapat diberlakukan di Papua. Misalnya ketika terjadi konflik yang penyelesaiannya dibiayai oleh pemerintah.

“Untuk itu regulasi dari pusat baik yang dibuat di Kementerian Dalam Negeri maupun Keuangan, Papua harus punya draft tersendiri,” ujar Lukas.

Dia berharap ke depan ada kesepahaman antara pemerintah pusat dengan BPK dan pemerintah daerah di Papua agar regulasi yang dibuat harus disesuaikan dengan kondisi riil di Papua. (Andi Iriani)

Editor: Anto Sidharta