KBR68H, Jakarta – Masyarakat Kalimantan Tengah mendukung rencana Pemerintah Kabupaten Lamongan, Jawa Timur menolak keberadaan Front Pembela Islam di wilayahnya. Tokoh Masyarakat Adat Kalimantan Tengah, Sather Andin mengatakan, kelakuan FPI masih belum berubah sejak diusir dari Kalimantan Timur, tahun lalu.
Sebelumnya warga di sana tidak ingin kerukunan yang sudah terjalin diusik oleh tindakan kekerasan FPI. Kata dia, keberadaan FPI di suatu wilayah hanya merugikan masyarakat setempat.
“Karena menurut kami, merusak tatanan negara kita. Jadi, dari yang lain itu bisa menimbulkan permusuhan. Kedua banyak merugikan masyarakat. Segala usaha-usaha, di samping itu, sering kami lihat melihat mereka merusak usaha masyarakat, juga ada unsur pemerasan, selain pemaksaan dan sebagainya,” kata Sather kepada KBR68H.
Pemkab Lamongan sebelumnya mengisyaratkan menolak keberadaan FPI di wilayahnya setelah bentrok dengan warga Kecamatan Paciran. Meski demikian FPI pusat mengklaim tak memiliki jaringan di Lamongan.
Belakangan ini, FPI kembali disorot karena tindakan anggotanya merusak toko-toko di Makassar, dan melakukan kekerasan di Kendal, Jawa Tengah. Sejumlah wilayah yang menolak keras keberadaan organisasi ini di antaranya Kalimantan Tengah dan Sulawesi Utara.
Editor: Antonius Eko
