Kadisdik Prabumulih: Tidak Ada Instruksi Lakukan Tes Keperawanan

KBR68H, Jakarta - Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih, H.M. Rasyid membantah telah memberikan pernyataan tentang wacana lembaganya untuk melakukan tes keperawanan bagi siswi/calon siswi SMA sederajat di Kota Prabumulih.

“Pemberitaan di media cetak maupun media elektronik tentang itu telah diartikan salah oleh beberapa pihak. Kesannya kami akan melakukan itu. Padahal duduk perkaranya adalah upaya Dinas Pendidikan memberikan dukungan terhadap rencana orang tua yang bermaksud untuk melakukan tes keperawanan bagi anaknya,” katanya, dalam keterangan pers yang diterima KBR68H.

Rasyid, menjelaskan, wacana tersebut muncul, menanggapi adanya rencana salah seorang orang tua siswi SMA di kota Prabumulih, yang mana anaknya beberapa waktu lalu terjaring sindikat perdagangan manusia (human trafficking). Sang anak dituduh telah tidak perawan oleh orang yang disinyalir melakukan perdagangan manusia tersebut, sehingga orang tuanya bermaksud untuk melakukan tes keperawanan bagi anaknya. “Jadi tidak benar jika Dinas Pendidikan akan melakukan tes keperawanan. Ini perlu diluruskan,” katanya.

Rasyid juga menyatakan, bahwa munculnya berita simpang siur ini berawal dari adanya berita tentang enam wanita yang ikut tertangkap terkait jaringan perdagangan orang. Dari enam wanita tersebut, tiga diantaranya mengaku berstatus sebagai pelajar. Keesokan harinya, muncul berita  yang menyoroti tentang adanya pasangan siswa siswi SMA sederajat (sedang memakai pakaian sekolah) bermesraan di depan umum.

Dua hari setelah berita pertama, muncul pernyataan dari seseorang yang disinyalir sebagai orang yang melakukan perdagangan orang, bahwa semua wanita yang sempat tertangkap bersamanya sudah tidak perawan lagi. Informasi ini menurutnya didapat langsung dari para wanita itu.

Pernyataan inilah yang kemudian memunculkan pernyataan baru lagi dari salah satu orang tua yang anaknya ikut terjaring. Si orang tua tidak terima jika anaknya dituduh tidak perawan lagi, sehingga dia ingin membuktikan keperawanan anaknya dan akan menuntut orang yang menuduh tersebut kepada pihak berwajib.

Berdasarkan pernyataan orang tua tersebut itulah, Rasyid, selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih, ikut mendukung rencana orang tua salah satu siswi tersebut melakukan tes keperawanan bagi anaknya, agar tidak memunculkan fitnah di kemudian hari.

Komentar dukungan tersebut, kata Rasyid, bukan berarti Dinas Pendidikan Kota Prabumulih ikut terjun langsung ataupun ikut berpartisipasi untuk melakukan tes keperawanan bagi siswi tersebut ataupun bagi seluruh siswi/calon siswi SMA sederajat di Kota Prabumulih. “Dukungan itu lebih pada dukungan moral untuk si orangtua yang ingin melakukan tes keperawanan  anaknya.”ujarnya.

Rasyid menjelaskan, Disdik Kota Prabumulih tidak pernah mewacanakan akan melakukan tes keperawanan bagi seluruh siswi/calon siswi SMA sederajat di Kota Prabumulih. Apalagi mengajukan anggaran APBD 2014  untuk tes keperawanan. Karena hal itu tidak etis jika dipandang dari berbagai aspek.

Sementara itu, menanggapi santernya berita itu,  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh menyampaikan akan memastikan terlebih dulu kebenaran pemberitaan tersebut. Jika informasi tersebut benar, Mendikbud akan segera menyikapi lantaran rencana itu melampaui batas prinsip-prinsip yang berlaku umum.

"Kewenangan pendidikan itu ada di kabupaten/kota. Tapi, itu tidak serta-merta apa yang dilakukannya bisa sampai melewati batas-batas prinsip umum. Kalau sudah ada bukti, ini melanggar prinsip umum," katanya.

Menteri Nuh mengatakan, jika benar ada kebijakan tes keperawanan bagi siswa, Kemdikbud akan mengirimkan surat edaran kepada seluruh dinas pendidikan untuk mengambil kebijakan yang tepat. "Kalau mau anak-anak terhindar dari hal-hal negatif, ada cara-cara lain. Ini enggak bijak," katanya.