Aturan Sholat Berjamaah, Pemkab Situbondo Langgar Hak Kebebasan Beribadah

KBR68H, Jakarta - LSM Wahid Institute menilai sanksi yang akan diberikan Pemerintah Kabupaten Situbondo terhadap pegawai yang tak sholat berjamaah melanggar hak kebebasan beribadah. Peneliti Wahid Institute Subhi mengatakan, sholat berjamaah Sunah hukumnya dan merupakan hak individu yang tidak bisa diatur. Apalagi ada sanksi penilaian kepegawaian. (Baca: Kewajiban PNS Sholat Berjamaah, Ini Jawaban Pemerintah Pusat)

"Kalau itu sudah pemaksaan, itu bertangan dengan kebebasan orang untuk beribadah dan menjalankan ibadah menurut keyakinan, yang jelas jadi terbatasi hak-haknya, untuk memlih apakah mau solah jamaah atau solat sendiri, dan negara tidak pada tempatnya karena itu intervensi terhadap kebebasan beribadah," kata Subhi kepada KBR68H

Pemerintah Kabupaten Situbondo sebelumnya berencana memberikan sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak mengikuti sholat zuhur berjamaah di Masjid Pemkab setempat. Kebijakan ini masih dalam tahap uji coba selama dua minggu. Hari ini merupakan hari ketiga penerapan kebijakan tersebut. Staf Bagian Protokoler Pemkab Situbondo, Yanto mengatakan, alasan diberlakukannya kebijakan ini adalah untuk melestarikan masjid yang merupakan aset pemerintah.

Editor: Nanda Hidayat