KBR68H, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok menolak perubahan rumusan penentuan Upah Minimum Provinsi (UMP).
Kementerian Perindustrian mengusulkan nilai inflasi dijadikan sebagai salah satu pertimbangan penentuan UMP serta mengurangi 60 komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Namun Ahok menilai 60 komponen KHL sudah tepat. Jika Kemenperin memaksakan usulannya, Ahok yakin buruh akan demo lagi
Patokan kita sederhana soal UMP. Yang penting berdasarkan survey Kebutuhan Hidup Layak. Itu yang selalu saya katakan, kita tak usah berantem lagi soal-soal UMP ini. (Tapi bakal ada tarik ulur lagi dengan pengusaha ini pak?) Itu pasti, itu ga bakal selesai. Makanya selalu saya selalu bilang. Sebenarnya KHL itu sudah mencerminkan soal inflasi. Pasti tercermin,” ujar Ahok di Jakarta, Selasa (20/8).
Sebelumnya, serikat buruh juga menolak inflasi dijadikan salah satu penentu UMP. Sebab menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Said Iqbal, nilai inflasi sering ditentukan kebijakan politik. Dengan demikian jika inflasi jadi penentu UMP maka bisa dipastikan nilai UMP bakal dikontrol kepentingan politik para politikus
Editor: Antonius Eko
