KBR, Jombang - Pemuda, mahasiswa dan pelajar Nahdlatul Ulama, NU yang mengatasnamakan Laskar 1926 mengkritik dana Muktamar dari pemerintah. Mereka juga menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa
Keuangan dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk turun
dan mengaudit anggaran untuk Muktamar. Juru bicara Laskar 1926, Muhammad Faiz, khawatir bantuan tersebut akan mempengaruhi independensi dan daya kritis NU. Bantuan tersebut, katanya, akan menjadi utang budi bagi NU sehingga kehilangan daya kritis.
"Biaya Muktamar ini kan dari provinsi dan Pemerintah Kabupaten Jombang, kami rasa ini kurang tepat. Akan lebih baik kalau kita mandiri menggunakan biaya sendiri. Masyarakat Jatim butuh APBD, masih banyak kemiskinan dan pendidikan yang membutuhkan APBD," kata Muhammad Faiz pada KBR, Kamis, (2/7/2015).
Pemerintah Provinsi Jawa Timur diketahui mengalokasikan anggaran hampir
Rp. 4 miliar sementara Pemerintah Kabupaten Jombang mengalokasikan anggaran Rp 1 miliar untuk pelaksanaan Muktamar NU.
Editor: Malika
