KBR, Rembang – Sejumlah anggota DPRD Rembang, Jawa Tengah mempertanyakan penunjukan pelaksana tugas Bupati dan tidak langsung melantik penjabat bupati. Henri Purwoko, salah satu anggota DPRD menjelaskan antara pelaksana tugas dengan penjabat bupati berbeda. Saat ini Kabupaten Rembang memerlukan figur penjabat yang bisa memutuskan kebijakan strategis, salah satunya masalah keuangan.
“Saya berharap kepada Gubernur, agar penjabat segera ditetapkan untuk Rembang. Kalau hanya pelaksana tugas, tidak bisa tanda tangan mengeksekusi kebijakan. Apalagi masalah keuangan, “ jelasnya kepada KBR, hari Senin (20/7/2015).
Kepala Bagian Tata Pemerintahan Pemkab Rembang, Akhsanudin menanggapi surat keputusan Gubernur Jawa Tengah, baru menunjuk pelaksana tugas, agar tidak terjadi kekosongan pemerintahan. Khusus penjabat, masih dalam proses di Kementerian Dalam Negeri.
“Untuk pelaksanaan pemerintahan, supaya tetap berjalan. Jangan sampai ada kekosongan. Biasanya dari pejabat daerah sendiri, kebijakan gubernur berwenang untuk menunjuk, “ jelasnya.
Sebelumnya,
Hari Senin 20 Juli 2015 ini, masa jabatan Bupati Rembang, Abdul Hafidz
berakhir. Gubernur Jawa Tengah baru saja menunjuk Sekretaris Daerah Rembang,
Hamzah Fathoni. Menurut rencana Kabupaten Rembang akan menggelar pemilihan bupati
dan wakil bupati serentak, pada 9 Desember mendatang.
Editor: Rony Sitanggang
