KBR, Pontianak - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di 14 kabupaten/kota di
provinsi Kalimantan Barat tidak memiliki aAnggaran
khusus penanggulangan kebakaran hutan dan lahan ( Karhutla). Kepala BPBD Provinsi
Kalimantan Barat, TTA Nyarong mengatakan, alokasi anggaran penanggulangan
Karhutla pada masing-masing BPBD di kabupaten/kota masih sebatas
pada penanganan kebakaran dengan kasus umum.
“Seluruh BPBD
kabupaten/kota di Kalimantan Barat tidak ada satu sen pun dana untuk asap. Untuk
beli bensin hingga beli selangpun tidak ada. Kabupaten Melawi itu hanya sekitar
500 juta dana bencana secara umum. Tapi, untuk asap tidak ada dananya. Sekarang
dimana keseriusannya,”ujar TTA Nyarong, di Pontianak, Senin (13/7/2015).
TTA Nyarong menambahkan pihaknya berharap Pemprov Kalbar menerapkan moratorium pemberian izin operasional perusahaan perkebunan sawit. Sebab berdasarkan pantauan BPBD Kalbar sekitar 57 persen kebakaran terjadi di wilayah konsesi sawit.
Kasus kabut
asap akibat kebakaran hutan dan lahan telah terjadi sejak 2 pekan terakhir di sejumlah kabupaten di
Kalimantan Barat. Hal itu berdampak pada Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) yang berada pada kategori tidak sehat.
Berdasarkan
pantauan satelit MODIS milik badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
(BMKG) Supadio, Pontianak, jumlah hotspot (titik api) pada Senin, 13 Juli mencapai
24 titik api. Jumlah itu meningkat dari sehari sebelumnya sebanyak 9 titik
api.
Editor: Malika
