Tolak Intervensi Pejabat, Jurnalis di Banyuwangi Demo

KBR, Banyuwangi – Puluhan wartawan yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Jember, Banyuwangi, Jawa Timur, melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor pemerintah kabupaten setempat. Aksi ini dilakukan karena sejumlah pejabat Pemkab Banyuwangi kerap mengintervensi jurnalis dan melarang penyiaran berita.

Ketua AJI Kota Jember, Ika Ningtias mencontohkan, ketika Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi menggelar jumpa pers untuk menggugat Menteri Pendidikan Nasional dan Universitas Airlangga beberapa waktu lalu, sejumlah pejabat pemkab Banyuwangi meminta jurnalis tidak memberitakanya.

Kasus lainya, kata Ika, pada saat Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) memanggil Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas terkait dugaan pelanggaran kampanye 14 Juli lalu, pejabat pemkab juga menekan para jurnalis agar tidak memberitakanya.

“Jadi bentuk-bentuk kita tidak boleh meliput dan sebagainya itu kan sudah kategori melangar Undang-Undang Pers. Dalam bentuk yang teelpon langsung ke jurnalisnya dengan kata-kata yang seperti emosi. Kemudian ada yang melalui pejabat dinasnya, waktu itu Kepala Dinas Pendidikan yang meminta kita tidak hadir. Nah ini akan menjadi preseden ketika larangan-larangan itu dilakukan oleh Bupati Banyuwangi,” kata Ika Ningtias kepada Portalkbr, Jumat (25/7).

Ika Ningtias menambahkan, Pemkab Banyuwangi khawatir adanya pemberitaan yang dianggap miring tersebut akan menjatuhkan nama Banyuwangi. Padahal menurut Ika, jurnalis berkewajiban memberikan ruang kepada semua pihak, bukan menjadi corong pihak tertentu.

Untuk itu Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Jember menuntut Pemkab Banyuwangi dan seluruh nara sumber agar tidak lagi mengintervensi dan melarang jurnalis melakukan aktivitas jurnalistiknya. Karena jika keberatasan terhadap pemberitaan yang ditulis jurnalis, bisa menggunakan hak jawab dan melapor ke Dewan Pers.

Editor: Anto Sidharta