Kalimantan Timur adalah salah satu daerah yang paling pertama menerapkan konsep Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH), yaitu pengelola wilayah terkecil wilayah hutan. Lewat konsep ini, pengelolaan hutan diatur lewat struktur dari tingkat provinsi, kabupaten/kota sampai tingkat unit kelola. KPH menjadi unit pelaksana yang bisa beroperasi secara mandiri untuk kelola dan awasi wilayah hutan.
“Pembentukan KPH pertama kali dilakukan di Kaltim, namun perkembangannya belum menggembirakan. Sampai sekarang belum ada KPH di Kalimantan yang memiliki Rencana Pengelolaaan Hutan Jangka Panjang (RPJHP) 10 tahun yang telah disahkan Kementerian,” jelas Mustofa Agung Sardjono guru besar Fahutan Universitas Mulawarman dalam pernyataannya di Samarinda.
Menurut Sardjono lambannya perjalanan KPH di Kalimantan Timur didorong oleh beragam faktor. Di tingkat daerah KPH masih dilihat sebagai program top-down, selain itu belum banyak sumberdaya manusia yang mampu memenuhi kualifikasi sebagai pengelola.
Sebenarnya KPH akan mudah untuk mencari mitra, dukungan dari para pihak termasuk di dalamnya bantuan dana asal ada kemampuan komunikasi yang baik. “Baru satu yang lumayan berjalan yaitu KPHP Berau Barat.”
KPH juga sebetulnya bisa mendorong pengelolaan hutan yang lebih professional. “Sebagai mitra bagi para pihak, KPH bisa meningkatkan produktivitas lestari,” kata Agus Setyarso, pengamat sekaligus akademisi kehutanan.
Agus juga mendorong agar LSM dapat terlibat dalam proses pengembangan KPH. “LSM bisa mengambil peran dalam proses pembentukan KPH baru, operasional, hingga bermitra.” Pada proses pembentukan KPH baru, LSM bisa berperan untuk pemantapan areal kerja dan pemetaan posisi para pihak. Pada proses operasional, LSM juga bisa melakukan berbagai aktivitas, seperti inventarisasi potensi, perencanaan, pengembangan manajemen, eksekusi lapangan, hingga membangun kemitraan bisnis.
