Kendaraan Berat di Kaltim Diusulkan Kena Pajak Jalan

KBR, Balikpapan – Setiap kendaraan yang melintas di jalan negara, provinsi maupun kabupaten dan kota di Kalimantan Timur diusulkan untuk dikenakan pajak daerah.

Menurut Anggota DPRD Kalimantan Timur, Puji Astuti, pajak itu dikenakan untuk pemeliharaan jalan  dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Karena selama ini kendaraan alat berat, bebas menggunakan jalan.

Menurutnya, rata-rata jalan di Kalimantan Timur rusak parah karena dilintasi kendaraan alat berat tambang batubara maupun perkebunan kelapa sawit yang muatannya di atas 8 ton. Bahkan akibat jalan rusak itu, kerap terjadi kecelakaan.

Kata dia, selama ini masyarakat ataupun petani yang dirugikan karena sulit membawa hasil taninya untuk dijual, akibat jalan rusak. Bahkan waktu tempuh pun menjadi berjam-jam karena jalan sulit dilalui karena rusak parah.

"Ya banyak (jalan) lubang-lubang karena memang yang lewat itu tonasenya itu gede, apalagi trailer-trailer, itu wah, itu kan wajib dipungut (pajak). Karena sifatnya (melintas) tidak terus-menerus, artinya alat (berat) itu tidak terus menerus (melintas) hanya lewat selesai, nanti ada lagi lewat selesai, melebih 8 ton (tonasenya)," kata Puji Astuti, Selasa (29/7).

Puji Astuti menambahkan, selama ini aturan yang melarang kendaaraan alat berat melintas di jalan negara tidak efektif, karena kurangnya pengawasan. Sehingga lebih baik dikenakan pajak setiap kali melintas.

Tahun 2013 lalu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah mengeluarkan larangan bagi alat berat tambang maupun perkebunan agar tidak melintas di jalan milik negara. Perusahaan tambang maupun perkebunan diminta membuat jalan sendri, namun aturan itu diabaikan.

Editor: Anto Sidharta