KBR, Jombang – Bupati Jombang, Jawa Timur, Nyono Suharli Wihandoko meminta seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkup Pemerintahan setempat untuk tetap netral selama pilpres. Pernyataan itu dilontarkan Nyono, usai melantik penjabat struktural dalam rangka mutasi pegawai di Pendopo Pemkab setempat, kamis, (03/07).
Saat dikonfirmasi mutasi yang dikaitkan dengan pilpres, Nyono mengatakan, bahwa pelantikan itu murni bertujuan untuk meningkatkan kinerja pejabat. Namun demikian, pihaknya tidak segan-segan menjatuhkan sanksi tegas kepada PNS yang ketahuan tidak netral dalam pelaksanaan pilpres.
“Kalau terkait pilpres jelas kalau pegawai negeri sipil harus netral dan wajib. Kalau ketahuan itu kan nanti ada sanksi. Termasuk TNI Polri kan sama jadi nanti kalau ada yang ketahuan berpihak salah satu dan ada bukti lengkap itu nanti ada sanksinya.” Kata Nyono.
Imbauan itu sebagai langkah antisipasi terulangnya kembali kejadian pada pemilihan legislatif, bulan april lalu. Dua PNS yang menjabat sebagai camat dilaporkan ke Panwaslu terkait netralitas mereka sebagai aparatur negara. Yakni, Camat Kabuh dan Camat Peterongan.
Mereka dilaporkan sejumlah parpol karena terbukti tak netral dengan mengajak dan menghimbau aparat desa mencari suara untuk caleg dan salah satu parpol tertentu.
Bupati Jombang mengklaim bahwa pihaknya sudah menjatuhkan sanksi berupa peringatan atau teguran kepada kedua orang itu.
Editor: Antonius Eko
