Tata Kelola Pemerintahan Terburuk, Gubernur Malut Klaim Ekonomi Membaik

KBR68H, Ternate - Gubernur Maluku Utara Thaib Armain beralasan rendahnya kualitas sumber daya manusia menyebabkan tata kelola pemerintahan di Maluku Utara masuk daftar terburuk di Indonesia.

Baru-baru ini lembaga Partnership menempatkan Maluku Utara di daftar provinsi paling buruk diantara 33 provinsi di Indonesia dalam tata kelola pemerintahan. Meski begitu Thaib Armain mengklaim, tingkat kesejahteraan masyarakat di Maluku Utara meningkat dan pertumbuhan ekonomi di daerah itu membaik.

“Jadi sebenarnya kita sudah berusaha untuk masuk didalam jajaran terbaik, karena dari segi lain walaupun dalam kondisi demikian, kebutuhan ekonominya baik, kesejahteraan masyarakat meningkat. Kita perlu tata lagi manusia-manusia dari segi kwalitas SDM terus kita tingkatkan, sehingga kita mengarah ke yang lebih baik,” ujarnya.

Buruknya tata kelola pemerintahan di Maluku Utara mendapat sorotan banyak masyarakat di provinsi itu. Salah satunya birokrasi yang sarat dengan kolusi dan nepotisme. Dua anak gubernur Maluku Utara menjabat posisi strategis, yaitu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta Kepala Dinas Pariwisata.

Indeks tata kelola pemerintahan merupakan kegiatan rutin survei yang dilakukan lembaga Kemitraan terhadap seluruh provinsi di Indonesia. Pada Indeks 2012 yang diumumkan pertengahan tahun ini predikat tata kelola pemerintahan terbaik jatuh ke Provinsi Yogyakarta, disusul Jawa Timur dan DKI Jakarta.

Editor: Suryawijayanti