KBR68H, Jayapura - Sebanyak satu regu polisi mulai dikerahkan untuk menjaga aset Papua TV. Penjagaan dimaksudkan untuk antisipasi dugaan tindakan penjarahan dan pengrusakan yang dikhawatirkan akan dilakukan oleh karyawan televisi milik pemerintah tersebut.
Juru bicara Polda Papua, I Gede Sumerta Jaya menuturkan pengamanan aset dilakukan atas permintaan dari Gubernur Papua, Lukas Enembe. Informasi yang diterima oleh kepolisian setempat, ratusan karyawan televisi itu masih belum dibayarkan gajinya sekitar 3-4 bulan.
“Gubernur khawatir nanti aset-aset Papua TV maupun percetakan ini dijarah atau pun dirusak, karena itu nilainya miliaran. Nah sejauh mana laporan terhadap ada indikasi korupsi, kita belum ada menerima laporan itu,” jelasnya.
Sementara itul Gubernur Papua, Lukas Enembe mengklaim Papua TV yang merupakan aset pemerintah daerah merupakan televisi yang penuh dengan masalah. Untuk mendeteksi masalah tersebut, pihaknya sedang mengaudit perusahaan itu dan mendatangkan konsultan media dari Jakarta.
Enembe masih menunggu laporan dari hasil audit dan juga kesimpulan dari konsultan media tentang permasalahan yang terjadi. Pihaknya mengklaim bisa saja nantinya, Papua TV akan dimulai dari nol kembali atau malahan ditiadakan.
“Nanti akan mereka laporkan, yang baik seperti apa, mereka sedang diagnosis masalah ini, nanti hasil resmi mereka laporkan dan saya akan putuskan yang terbaik seperti apa,” jelasnya.
Gubernur Papua, Lukas Enembe menambahkan saat ini saldo yang dimiliki oleh perusahaan tersebut tinggal Rp 13 juta yang berada di dua rekening yang berbeda.
DPR Papua sebelumnya juga mempertanyakan dana sekitar Rp 33 miliar yang belum dipertanggungjawabkan dari total dana sebesar Rp 54 miliar yang disetor oleh pemda setempat ke rekening Papua TV.
Papua TV dibentuk pada saat kepemimpinan Barnabas Suebu menjadi Gubernur Papua pada tahun 2007 silam. Awal terbentuknya televisi tersebut bergabung dengan Metro TV. Polisi mengklaim selain aset Papua TV, pemerintah setempat juga meminta polisi untuk menjaga aset percetakan negara yang selama ini bergerak di bawah satu perusahaan yakni Papua Rakyat Sejahtera.
Editor: Antonius Eko
