Pemprov Papua Akui Pengelolaan Aset Daerah

KBR68H, Jayapura – Pemerintah Provinsi Papua mengklaim sampai saat ini pengelolaan aset daerah masih semrawut.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua, Benyamin Arisoy mengungkapkan, aset pemerintah provinsi cukup banyak tersebar baik di ibu kota Provinsi maupun di Kota/Kabupaten. Sayangnya karena kurang mendapat perhatian sehingga tidak memberikan kontribusi bagi pemerintah.

“Kita sedang melakukan mana yang harus diserahkan, mana yang masih menjadi aset provinsi. Ini kan sangat banyak ini persoalan bukan satu dua tahun tapi bertahun tahun dan ini dibiarkan. Sekarang baru kita melihat aset ini penting. Dulu kan tidak ketika itu dilaksanakan oleh SKPD apa yang didapat dipakai oleh SKPD tersebut. Padahal itu aset pemerintah yag harus didata, dicatat dengan baik lalu dihitung,” ungkap Benyamin.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua, Benyamin Arisoy mengaku, pihaknya saat ini tengah menginventarisir aset tersebut. Ini dilakukan untuk mengetahui aset yang masih menjadi milik pemerintah, asset yang dihibahkan ke kabupaten/kota dan nilai aset. Kalau yang tidak ada nilainya maka akan dihapus.

Ia mengakui, untuk penghapusan aset yang nilainya diatas Rp 5 miliar maka diserahkan ke DPR Papua. Sementara yang dibawah Rp 5 miliar akan diurus oleh gubernur.

Lebih jauh katanya, saat ini banyak aset milik pemerintah Provinsi yang sudah dihapus, namun tidak jelas prosedur penghapusannya. “Ini juga yang akan kita telusuri,” pungkasnya.

Sejumlah aset milik pemerintah Provinsi yang tidak terurus dengan baik beberapa diantaranya adalah gedung PD. Iriani Bhakti yang berada di sejumlah kabupaten/Kota, hotel, dan gudang penyimpanan beras yang merupakan peninggalan pemerintahan Belanda di Merauke. (Andi Iriani)

Editor: Anto Sidharta