Pemprov Dituding Tak Aktif Dukung Dialog Jakarta-Papua

KBR68H, Jayapura- LSM Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP) menuding pemprov dibawah kepemimpinan Lukas Enembe-Klemen Tinal, tidak aktif mendukung gagasan dialog Jakarta-Papua. Menurut Direktur ALDP, Latifah Anum Siregar pemprov justru lebih memikirkan program kerja sendiri, itu pun tanpa melibatkan masyarakat. Hal itu semisal mengganti UU Otsus menjadi UU Pemerintahan Papua. Padahal kata dia, lewat dialog Jakarta-Papua, pemerintah daerah dan pusat, bisa mengerti keinginan rakyat Papua.

“Pemerintah daerah hampir tidak memberikan respon apapun. Tapi yakinlah dengan cara tidak memberikan respon atau membuat kebijakan-kebijakan yang tanpa dulu didiskusikan dengan orang Papua, itu pasti akan ditolak. Dan jangan berpikir bahwa ini hadiah buat orang Papua dan orang Papua harus senang karena mau 17 Agustus, dikasih UU PP, tidak. Bukan dengan cara panggil orang dari daerah, 3 orang ka, berapa orang dan bicara itu ga akan mungkin. Jadi kalau pemerintah tetap bersikeras seperti itu, pemerintah akan memperpanjang masalah Papua ini, menjadi lebih rumit, sebab ada tawaran solusi ini ga dikerjakan?” jelasnya.

Direktur ALDP, Latifah Anum Siregar menambahkan bersama Jaringan Damai Papua (JDP), tengah menyusun format dialog untuk tetap dilaksanakan oleh Jakarta dan Papua. Dia menjamin dialog damai itu bukan berisikan referendum untuk memisahkan diri dari Indonesia. Dalam dialog nantinya akan melibatkan sembilan komponen. Diantaranya Organisasi Papua Merdeka, orang Papua yang masih berada di hutan, TNI/Polri, dan pemerintah pusat. (Baca juga : Gubernur Papua Terpilih Harus Upayakan Dialog Papua-Jakarta )

Arin Swandari