Pemerintah Bentuk Tim Investigasi Kasus Tanjung Gusta

KBR68H, Jakarta – Pemerintah mengklaim telah menyusun tim investigasi terkait rusuh di penjara Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto menjanjikan, bersama kepolisian mereka akan mengungkap motif pembakaran lapas itu.

“Untuk segera menerjunkan tim investigasi dari Polri. Untuk menyelidiki apa yang menjadi motif, latar belakang kejadian itu. Jadi tidak sekedar listrik mati terus Napi marah, tidak sekedar itu. Jadi saya sampaikan, adalah investigasi mendalam. Jadi investigasi mendalam terkait apakah ada niatan memang dari para napi, terutama kalau tadi terkait isu PP 99 (soal Pengetatan Remisi) misalnya dan lain sebagainya. Itu termasuk yang nantinya menjadi tugas tim penyelidikan,” jelas Amir Syamsudin dalam Konferensi Pers di Kantor Kemenkumham.

Menko Polhukam Djoko Suyanto menambahkan, kondisi di wilayah Lapas sejak pagi tadi sudah bisa ditertibkan kembali. Namun penjagaan oleh aparat kepolisian masih tetap dilakukan. Djoko mengatakan, narapidana yang diduga tidak terlibat rusuh telah diarahkan menuju selnya masing-masing.

Sementara itu, Komisi Nasionak Hak Asasi Manusia mendesak pemerintah memenuhi permintaan dialog oleh penghuni penjara Tanjung Gusta. Anggota Komnas HAM Nur Kholis mengatakan, permintaan dialog itu bisa ditempuh pemerintah untuk meredam emosi mereka. Nur Kholis juga meminta agar pemerintah juga segera mencari akar permasalahan sehingga tidak terjadi kerusuhan kembali.

"Saya kira harus direspon oleh Wamenkumham, karenakan mereka ingin ketemu Wamen, jadi segera saja penuhi keinginan itu sehingga dapat dialog sehingga dapat mengetahui. Barangkali karena mereka percaya, baiknya Wamen berangkat ke sana dan berdialog, itu akan lebih konstruktif dalam waktu dekat ini," ucap Anggota Komnas HAM Nur Kholis saat dihubungi KBR68H.

Sebelumnya, terjadi kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara. 200 narapidana kabur dan lima orang tewas. Narapidana yang bertahan di dalam kompleks Lembaga Pemasyarakat meminta berdialog dengan Wamenkumham Denny Indrayana. Mereka mempermasalahkan PP pengetatan pemberian remisi.

Editor: Antonius Eko