MAPPI: Remisi untuk Napi Tanjung Gusta, Salah

KBR68H, Jakarta - LSM Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI) menilai langkah Kemenkum dan HAM yang menjanjikan remisi bagi para narapidana lapas Tanjung Gusta yang menyerahkan diri adalah salah. Pasalnya, langkah ini akan memicu terjadi kerusuhan di lembaga pemasyarakatan lain.

Sekjen MAPPI Choky Ramadhan mengatakan, justru pemerintah harus menambah hukuman bagi napi yang sudah berani merusak dan melarikan diri dari lapas. Kata dia, pemerintah harus memperbaiki pelayanan dan pengaturan lapas agar peristiwa lapas Tanjung Gusta tidak teulang kembali.

“Ini jadi preseden yang kurang baik kalo menurut saya. Karena nantinya negara bisa kalah gitu oleh tindakan-tindakan narapidana yang memberontak yang melakukan pengerusakan dan lain sebagainya untuk mendapatkan remisi. Kedepan akan menjadi preseden yang buruk dan bisa membuka peluang kembali untuk lapas-lapas di tempat lain untuk bergejolak, untuk pengurangan hukuman dan lain sebagainya. Pemerintah kan punya perangkat seperti kejaksaan dan kepolisian untuk dimintakan bantuan untuk mencari narapidana-narapidana itu”, kata Choky kepada KBR68H.

Sekjen MAPPI Choky Ramadhan menambahkan, pihaknya menyarankan pemerintah jangan sampai merevisi PP no 99 tahun 2012 tentang pengetatan remisi bagi napi korupsi, narkotik, dan terorisme seperti yang diminta oleh DPR. Kata dia, usulan itu hanya upaya politisi untuk meringan hukuman para karuptor.

Sebelumnya Kementerian Hukum dan HAM menjanjikan remisi atau pengurangan masa tahanan bagi para narapidana lapas Tanjung Gusta yang menyerahkan diri. Juru Bicara Kemenkum HAM Goncang Raharjo mengatakan, remisi dinilai atas itikad baik napi tersebut. Namun kata dia, berdasarkan aturan, remisi ini tidak berlaku bagi napi yang terlibat kasus narkoba berat, korupsi ataupun terorisme.

Editor: Antonius Eko