Koalisi Pendidikan Jabar Laporkan Penerimaan Siswa Ilegal ke Ombudsman

KBR68H, Bandung – Koalisi Pendidikan Jawa Barat melaporkan ke Ombudsman tentang penerimaan siswa illegal di kota Bandung pada masa penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2013-2014. Akibatnya sejumlah siswa yang lulus secara resmi ditolak mendaftar.

Menurut Ketua Koalisi Pendidikan Jawa Barat Iwan Hermawan, indikasi sekolah di kota Bandung menerima siswa illegal terlihat dengan tidak samanya jumlah siswa versi online dengan versi lapangan.

“Yang kami lihat data didalam online ditambah sepuluh persen itu ternyata hasilnya ada yang lebih satu kelas, ada yang lebih dua kelas dan lebih beberapa orang itu indikasi ada. Nah kami tidak tahu apakah itu lewat jalur illegal itu titipan pejabat atau mungkin mereka-mereka itu masuk menggunakan uang,” kata Iwan di Kantor Ombudsman Jawa Barat, Jalan Kebon Waru Dalam, Bandung.

Ketua Koalisi Pendidikan Jawa Barat Iwan Hermawan menyebutkan, penerimaan siswa illegal yang terjadi di tingkat SMP, SMA dan SMK itu biasanya dilakukan saat sejumlah siswa pendaftar memiliki nilai serupa. Pada saat itu kata Iwan, diduga terjadi transaksi dengan uang antara sekolah dan orang tua. Sehingga siswa yang harusnya diterima bersekolah tersisih karena tak punya uang sogokan.

Koalisi Pendidikan menyatakan siswa illegal yang diterima bersekolah di SMP, SMA dan SMK itu diduga titipan pejabat atau pengusaha. Ada pula dugaan siswa illegal titipan dari guru.

Editor: Anto Sidharta